Mengapa Partai Demokrat Menjadi Pendukung Densus 88

DAFTAR sepak terjang Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror melakukan penyiksaan, kekerasan, bahkan salah tembak membuat umat Islam tidak lagi dapat menaham diri. Kamis siang, rombongan ormas Islam yang dipimpin Ketua Umum PP Muhammadiyah mendatangi Mabes Polri meminta keberadaan Densus 88 dievaluasi, bahkan jika perlu dibubarkan.
“Kalau dari kami, ormas-ormas Islam, MUI kita sepakat saya kira Densus 88 itu harus dievaluasi, bila perlu dibubarkan. Tapi diganti dengan sebuah lembaga dengan pendekatan baru untuk bersama-sama untuk memberantas terorisme,” kata Din Syamsudin kepada wartawan di Mabes Polri, Kamis (28/2/2012).
Entah telah berapa kali Ormas Islam mendatangi Mabes Polri mengeluhkan sikap bawahannya yang sangat murah mengartikan nyawa umat Islam. Namun sikap Din dan sebagian kelompok Islam justru bertentangan dengan Partai penguasa yang kini tengah ditimpa kasus korupsi: Demokrat. Sudah berapa kali umat Islam mengeluhkan tindakan Densus, pada saat itu pula Demokrat akan menjadi partai terdepan dalam menghadapi kritikan umat Islam.Tampaknya mereka enggan membuka mata berapa kali Densus 88 telah membunuh umat Islam meski tuduhan teroris itu tidak terbukti.
Wakil Ketua Komisi Pertahanan dan Luar Negeri DPR, Ramadhan Pohan, misalnya. Politisi Demokrat ini menilai aneh soal adanya desakan untuk membubarkan Densus Antiteror 88 Mabes Polri.
Menurutnya, adalah hal yang tak masuk akal juga bila Komisi III DPR berencana membentuk Panja Pengawasan Densus itu.
“Apa salah Densus 88? Masyarakat umum oke saja dengan Densus. Sejauh ini Densus 88 diakui peran dan kinerjanya,” tegasnya kepada wartawan menanggapi kedatangan rombongan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Tim Pengacara Muslim (TPM), Jama’ah Ansharut Tauhid (JAT) ke Komisi III DPR-RI, Selasa (19/2/2013).
Dia menilai bahwa sebaiknya tak perlu ada muncul usul pembubaran Densus, namun hanya perbaikan aturan dan pengawasan internal.
“Kalau ada yang dirasa kurang, diperbaiki saja. Tak perlu dibubarkan dong,” tandasnya.
Jika Ramadhan mengklaim kinerja Densus cukup diperbaiki, apakah mekanisme itu telah dilakukan partainya selama ini? Apakah Demokrat terlibat dalam mengkritisi para jenazah yang membeku oleh timah panas Densus? Bahkan menurut pengakuan salah seorang anggota Dewan, Densus jarang hadir jika dipanggil oleh anggota dewan terkait keluhan masyarakat. Lantas di manakan posisi Partai Demokrat? Apakah karena memang mereka tidak punya waktu lantaran sibuk mengurusi anggotanya yang terlibat merampok uang rakyat?
Hal sama juga dikatakan Marzuki Ali. Ketua DPR RI dari Partai Demokrat ini juga menyatakan tidak sepakat dengan wacana pembubaran Detasemen Khusus (Densus) Anti Terorisme alias Densus 88. Menurutnya, keberadaan Densus 88 mampu meminimalisir aksi terorisme di Indonesia.
“Kalau Densus 88 ada kelemahan hendaknya diperbaiki, bukan lembaganya dibubarkan,” kata Marzuki di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (1/3/2013).
Marzuki menjelaskan teroris telah menjadi kejahatan multinasional yang sangat membahayakan, bukan hanya menimbulkan korban jiwa tapi memberikan dampak lain yang lebih luas.
Ia mencontohkan, aksi bom Bali pada 2002 memberikan dampak turis dari mencanegara takut berkunjung ke Bali, sehingga memberikan dampak juga terhadap pertumbuhan pariwisata dan ekonimi di Bali menurun.
“Dibentuknya Densus 88 tentu ada manfaatnya yakni mampu meminimalisir aksi terorisme di Indonesia,” kata Marzuki.
Menurut dia, jika dalam pemberantasan teroris terjadi tindakan pelanggaran hak azasi manusia (HAM), maka diberitahu dan dicari solusi agar tidak melanggar HAM. Keberadaan Densus 88 dan kontribusinya, ujar dia, sudah baik sehingga tidak perlu dibubarkan.
“Jika orang Densus 88 tidak mengerti HAM perlu diberitahu. Jika Densus 88 dibubarkan kemudian dibentuk lagi lembaga yang lain, waktunya habis untuk membubarkan dan membentuk baru lagi,” kilah Marzuki tanpa pernah mengkritik definisi terorisme yang menjadi ‘pegangan’ Densus.
Politisi Partai Demokrat ini mengingatkan pada tahun awal 2000-an aksi terorisme cukup ramai di Indonesia, bahkan Australia sampai melarang warganya berkunjung ke Indonesia.
Banyak turis yang tidak berani berkunjung ke Indonesia, menurut dia, berdampak pada kunjungan turis asing menurun tajam sehingga industri pariwisata menjadi lesu.
Lain lagi dengan Saan Mustofa. Sekretaris Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat, ini menyatakan setuju dengan wacana penambahan dana Rp 60 miliar bagi Densus 88 tahun 2010 lalu.
“Kalau memang Densus membutuhkan tambahan dana agar kerja lebih optimal sehingga pemberantasan terorisme bisa dilakukannya dengan tuntas, maka tentunya kami akan pertimbangkan untuk penambahan anggaran,” kata Saan yang juga duduk di Komisi III DPRI yang membidangi hukum itu.
Menurut Saan, tantangan ke depan penanganan terorisme bisa semakin kompleks. Wajah terorisme ditengarai olehnya akan senantiasa mengalami perubahan. Sekarang, tidak lagi menggunakan wajah agama tetapi juga sudah mewujud menjadi aksi kriminal.
Jika memang demikian tantangannya, maka menurut Saan, Komisi III perlu memberi dukungan dana terhadap Densus 88. “Karena tantangan terorisme ke depan akan semakin kompleks, menurut saya maka apa yang menjadi kebutuhan dan program Densus dalam menangani terorisme perlu kita dukung,” kata Saan.
Tentu sikap para Demokrat ini menjadi tanda tanya bagi umat Islam? Mengapa selama ini Partai Demokrat justru menjadi pendukung Densus? Sudah sepatutnya umat Islam waspada. (Pz/Islampos)
www,bringislam.web.id