Tolak Kenaikan Harga BBM

 

 

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kobar menolak keras rencana penaikan harga atau pembatasan konsumsi BBM oleh pemerintah pada tahun ini. “Jangan sampai ada opsi kenaikan harga atau pembatasan BBM. Kedua duanya sama sama mensengsarakan rakyat,” tegas Ketua DPD HTI Kobar Abu Nasir. Menurut dia, BBM bersubsidi merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat. “Sehingga, semahal apapun harga BBM, rakyat terpaksa harus membeli. Namun, akibatnya kualitas hidup masyarakat menjadi menurun karena pendapatan tersedot untuk membeli BBM. Ini tidak boleh terjadi karena menzalimi masyarakat,” terangnya. Dia menuturkan anggaran subsidi yang semakin membengkak tidak dapat menjadi alasan untuk menaikkan harga BBM. Sebab, subsidi merupakan hak setiap warga negara baik kaya maupun yang miskin. Terlebih lagi, dalam pandangan Islam BBM merupakan kepemilikan umum yang wajib dikelola negara untuk kepentingan masyarakat. “Artinya, masyarakat berhak untuk menikmati BBM dengan harga murah dan mudah. Tugas negara untuk memfasilitasi dan memberi akses seluas luasnya kepada masyarakat. Haram hukumnya bagi pemerintah jika mempersulit bahkan menjadikan BBM sebagai komoditas bisnis,” ujarnya. Abu menambahkan sesungguhnya Indonesia memiliki sumber pemasukan yang cukup karena memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah. Namun, liberalisasi SDA yang dilakukan pemerintah menyebabkan sebagian besar kekayaan alam seperti minyak bumi, tambang emas, batubara dan lainnya justru dilego kepada para pemilik modal dengan kedok investasi. Hal ini menjadikan pemasukan negara untuk membiayai subsidi dan pembangunan menjadi minim karena hanya mengandalkan pajak dan sumbangan pihak ketiga.

Lajnah Khusus Pengusaha HTI Kobar Ahmad Salim Aini mengungkapkan kebijakan pencabutan atau pembatasan BBM bersubsidi menunjukkan corak pemerintahan SBY yang kapitalistik. Dalam sistem kapitalisme sekuler, subsidi BBM bagi masyarakat dianggap sebagai beban bagi negara. Untuk itu, negara setahap demi setahap harus mengurangi subsidi hingga terhapus sama sekali. “Kondisi semacam ini mendukung iklim bisnis bagi para kapitalis untuk menguasai dan mengeruk keuntungan dari sektor hilir penjualan BBM. Sebaliknya, menjadi petaka bagi masyarakat luas karena harga BBM akan semakin mahal. Kalau sudah begini, kita patut bertanya, pemerintah  bekerja untuk rakyat atau untuk konglomerat, ? “ ujarnya retoris. (Radar Sampit, 9/1)