Demokrasi, Alat Penjajahan Barat

HTI Press, Bogor. Disadari atau tidak oleh penduduk negeri ini, demokrasi merupakan alat penjajahan Barat di Indonesia. “Demokrasi alat penjajahan dan khilafah adalah solusinya,” ungkap Muhammad Ismail Yusanto dalam Workshop Ulama Sekabupaten Bogor, Sabtu (20/1) di Aula Masjid Agung Baitul Faizin Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia pun mengutip ucapan George W Bush. “Jika kita mau melindungi negara  kita dalam jangka panjang, hal terbaik yang dilakukan  adalah menyebarkan kebebasan dan demokrasi,” ujar Ismail mengutip ucapan Presiden Amerika kala itu seperti dimuat Kompas, (6/11/2004).

Di hadapan sekitar 300 ulama yang hadir, Ismail menjelaskan, dengan “kebebasan” penjajah menjauhkan rakyat yang mayoritas beragama Islam ini ajaran Islam. Di bidang sumber daya alam misalnya. Sumber daya air, minyak dan gas, mineral dan batubara yang dalam pandangan Islam merupakan kekayaan milik rakyat yang wajib dikelola negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, menjadi bebas dikuasai penjajah.

Dan dengan “demokrasi” kemauan penjajah itu dilegalkan dalam bentuk undang-undang. “Contohnya, Undang-Undang Migas, Undang-Undang Sumber Daya Air, Undang-Undang Penanaman Modal dan Undang-Undang Minerba,” bebernya dalam acara yang bertema Kajian Kritis Demokrasi vs Khilafah, Saatnya Ulama Berjuang Tegakkan Khilafah tersebut.[] Amirullah/Joy

1 / 3