Bos Parpol Juara Bolos

JAKARTA - Badan Kehormatan (BK) DPR telah mengumumkan nama-nama anggota Dewan pembolos.  Ternyata, mereka yang kerap absen rapat justru anggota Dewan yang merupakan pimpinan partai politik. 

”Kebetulan si pemalas ini adalah pimpinan fraksi, atau pimpinan partai. Pada saat paripurna, kursi-kursi mereka kosong,” kata anggota BK DPR Ansory Siregar dalam acara Polemik bertema Ketidakhadiran Anggota DPR, di Warung Daun, Cikini, Jakarta, kemarin. 

Anshori meminta, alasan bahwa yang penting kualitas kinerja dibandingkan kuantitas kehadiran anggota DPR dalam rapat penting, diakhiri. Menurut dia, kinerja dan kehadiran berbanding lurus, karena keduanya saling terkait. 

”Justru kalau ada anggapan buat apa hadir di rapat, yang penting kualitas kinerja, maka logika itu nggak nyambung,” kata anggota Fraksi PKS tersebut. 

Menurut dia, sanksi terhadap anggota DPR yang membolos tetap harus diberikan. Mereka yang membolos juga tetap harus diumumkan ke publik. Saat ini upaya mengawal kehadiran anggota DPR dilakukan dengan cara presensi finger print mulai Oktober 2012. Alat tersebut ditaruh di ruang rapat paripurna. 

”Namun kini ditengarai ada yang menaruh di ruang fraksi. Jadi, start menuju rapat dari ruang fraksi. Saya curiga ini buat akal-akalan saja. Akhirnya tetap saja tidak hadir dalam rapat,” kata dia.

Dia juga masih menyayangkan pola pikir sebagian anggota BK yang masih kental dipengaruhi baju partai, sehingga tidak berpikir objektif untuk kebaikan bersama dalam mencegah pembolosan anggota Dewan. Mereka malah terkesan melindungi anggota fraksinya yang kerap absen rapat.  

”Saya pernah usulkan agar komposisi anggota BK 50 persen anggota DPR dan 50 persen dari luar, agar baju parpolnya bisa lepas. Sayang, usulan saya ini tidak ada yang mendukung,” kata Anshori. 

Pengumuman BK DPR tentang nama-nama wakil rakyat pembolos patut diapresiasi. Langkah tersebut, menurut pengamat politik yang juga Direktur Nasional Lingkar Madani (Lima) Ahmad Fauzi ‘’Ray’’ Rangkuti, efektif.

”Ini langkah yang efektif untuk memberikan efek jera. Hal ini karena diberitakan pers secara kontinyu dan menjadi perhatian publik. Kalau sudah begitu akan mempengaruhi elektoral anggota pembolos,” kata Ray dalam diskusi yang sama. 

Di sisi lain Ray menyayangkan sikap beberapa anggota DPR yang marah-marah kepada BK. Menurut dia, seharusnya anggota DPR yang bersangkutan memberi klarifikasi dengan cara yang baik, dengan membeberkan buku putih yang menjelaskan kehadiran dan kinerja mereka. 

”Kalau gampang marah-marah, publik justru curiga pembolos tersebut tak punya dalil kuat untuk membantah laporan BK. Marah-marah justru menjauhkan simpati publik. Lebih baik buat buku putihnya dan sampaikan ke publik,” kata Ray. 

Tak Amanah

Pengumuman BK berpotensi meresahkan para anggota DPR pembolos. Menurut anggota Fraksi PDIP DPR Arif Budimanta, yang ditakutkan anggota Dewan adalah cap bahwa mereka tidak amanah terhadap rakyat yang diwakilinya.

”Pasti mereka takut dicap tidak amanah. Tapi juga perlu digarisbawahi, yang hadir tapi hanya tidur, bahkan main game, atau buka situs nggak bener pas rapat, apakah itu juga masuk kategori menjalankan amanah. Jadi walaupun hadir, kualitas kinerja mereka tetap rendah,’’ kata Arif dalam kesempatan yang sama. 

Selain itu publik juga harus tahu pengertian kinerja DPR. Dia memberi contoh kinerja dalam penyusunan RUU yang sangat penting bagi hajat hidup rakyat.Bisa jadi RUU tersebut tidak jadi karena sikap pemerintah yang sangat kaku, tak mau mencari jalan tengah. 

”Akhirnya RUU nggak jadi juga, dan kami dianggap malas karena RUU nggak jadi-jadi. Padahal itu karena pemerintah tetap ngotot. Jadi kami serbasalah di mata publik,” kata dia.

Selain itu dia juga meminta kehadiran fiktif harus dituntaskan.

”Nyatanya tidak hadir, tapi ada dalam daftar presensi. Juga tertibkan mereka yang hadir pas mengisi daftar presensi, setelah mengisi, ikut rapat sebentar, lalu kabur,” paparnya. 

Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf mengaku baru tahu banyak anggota fraksinya sering bolos. Dia akan mengagendakan rapat khusus untuk membahas ini. 

”Partai Demokrat selalu menegakkan kinerja, itu yang selalu kami ingatkan,” kata Nurhayati.

Di sisi lain, BK menerima banyak protes dari anggota Dewan karena membuka daftar presensi. Sebab, dalam pemberitaan tak dijelaskan alasan ketidakhadiran mereka. Wakil Ketua BK Siswono Yudhohusodo mencontohkan, yang komplain di antaranya anggota Fraksi Golkar Tetty Kadi Bawono. Kehadiran Tetty dalam sidang paripurna hanya 25 persen, sedangkan 75 persen izin.

”Orangnya rajin, tapi pas masa sidang 2011-2012, kebetulan dia lagi di luar negeri, sehingga harus dijelaskan,” kata Siswono. 

Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengapresiasi langkah BK. Namun, kata dia, pimpinan DPR dan anggota memiliki aturan berbeda. 

Tugas pimpinan DPR sangat berat, hari libur pun mereka harus masuk.Seharusnya tingkat kehadiran ketua DPR dan MPR nol persen, sebab mereka tidak pernah tanda tangan. 

”Saya menelepon Badan Kehormatan. Pimpinan DPR dan MPR itu tidak ada presensinya. Kalau dirilis, hasilnya pasti nol,” kata dia.

Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid tak menampik beberapa anggotanya kerap tak hadir dalam sidang paripurna. Namun, Hidayat tidak suka mereka disebut bolos. 

Definisi membolos dan tidak hadir, kata Hidayat, memiliki perbedaan. Bolos, kata dia, tidak datang tanpa keterangan. Sementara, anggota fraksinya sudah izin karena ada tugas di luar. Ia mencontohkan Fahri Hamzah yang jika tidak ikut rapat selalu izin karena ada tugas lain. Ada panja, komisi, kadang badan DPR. 

”Tak hadir dan sakit itu beda,” kata Hidayat.  

Wakil Sekjen PAN Teguh Juwarno memastikan anggota Dewan dari fraksinya yang rajin membolos tidak akan diajukan lagi menjadi calon anggota legislatif pada Pemilu 2014. Menurut Teguh, tingkat kehadiran merupakan salah satu syarat maju sebagai caleg lagi. (F4,viva-59/suara merdeka/www.bringislam.web.id )

Komentar: Wahhh..... Waktu kampanye, mulutnya berbusa-busa merayu rakyat untuk memilihnya. Giliran sudah terpilih jadi anggota DPR gak siap dengan kerjanya, jarang ikut rapat, tapi fasilitas dan gaji minta serba wah...bonus ngelencer luar negeri pula. Sudah bolosan gitu, sssttt... banyak korupsinya. Rakyat benar-benar tertipu... Pantesan saja rakyat sudah nggak percaya dengan parpol....[ust.M Ihsan Abdul Djalil]