Usir Freeport! Setoran Freeport Ke Pemerintah Lebih Rendah Dari Sebelumnya

Setoran Freeport Ke Pemerintah Lebih Rendah Dari Sebelumnya
Sepanjang 2012, PT Freeport Indonesia memenuhi kewajiban pembayaran kepada pemerintah Indonesia senilai US$880 juta (Rp8,3 triliun). Namun, setoran kepada negara itu lebih rendah dibandingkan total pembayaran Freeport Indonesia pada 2011.
"Total pajak, yang terdiri atas PPh Badan, pajak penghasilan karyawan, pajak daerah serta pajak-pajak lainnya sebesar US$880 juta dan pembayaran royalti sebesar US$76 juta," kata Presiden Direktur Freeport Indonesia, Rozik Boedioro Soetjipto dalam pesan singkatnya kepada VIVAnews, Senin 4 Februari 2013.

Jika dibandingkan setoran Freeport kepada pemerintah pada 2011, pembayaran Freeport Indonesia kepada pemerintah pada 2012 turun drastis. Total pembayaran Freeport selama 2011 mencapai US$2,4 miliar.
Setoran Freeport pada 2011 itu terdiri atas pajak penghasilan badan sebesar US$1,6 miliar, pajak penghasilan karyawan, pajak daerah serta pajak-pajak lainnya sebesar US$397 juta, royalti US$188 juta, dan dividen bagian pemerintah US$202 juta.
(vivanews/4/2/13)

Komentar :
1. Inilah bukti ketika negeri ini dikelola dengan pengaturan hasil kedaulatan ditangan rakyat dalam bingkai demokrasi-sekuler. Segala sumber daya alam termasuk emas didalamnya sesungguhnya merupakan milik umum namun justru sebaliknya disisitem demokrasi hanya dimiliki oleh segelintir orang semata. Hal ini sangat berbeda apabila sistem Islam yang mengatur bahwa barang tambang (termasuk emas) adalah miliki umum yang akan kembali kepada rakyat dalam rangka menyejahterakannya. Bukan dimiliki oleh individu/asing/para kapitalis yang dilegalkan buah dari kedaulatan rakyat melahirkan UU Penanaman Modal Asing.

2. Sungguh betapa mirisnya negeri Indonesia ini, negeri yang begitu kaya namun mudah diakal-akali oleh para kapitalis. Akankah terus didiamlan demikian wahai putra Indonesia? Tentu tidak?
Sudah saatnya kita mengembalikan pengaturan dan pengelolaan hakiki yang mampu menyejahterakan rakyat serta menuai kemuliaan yakni dengan diterapkan sistem aturan Sang Khaliq dalam bingkai Khilafah. Sampai kapan pun jika negeri ini masih diterapkan/masih demokrasi-sekuler yang diterapkan kondisi negeri ini tidak akan pernah bangkit justru semakin dalam kondisi keterpurukan. Dan hanya dengan Khilafah negeri ini akan sejahtera.

Belum ada kata terlambat untuk mari bersama-sama memperjuangkan serta menyongsong tegaknya Khilafah jilid II.(www.bringislam.web.id)